ASN Bakal Digantikan Robot ? Ini Penjelasan BKN

Unggahan informasi yang menyebutkan pegawai negeri sipil (PNS) akan digantikan oleh robot viral di media sosial. Kabar itu salah satunya disampaikan akun ini di salah satu grup Facebook, Selasa (30/11/2021).

 "PNS mau diganti dengan robot, trus yg program siapa..?," demikian tulis keterangan pada unggahan yang telah disukai puluhan kali oleh warganet tersebut. Akun ini juga mengabarkan hal yang sama, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) akan digantikan dengan mesin dan robot. 

"Kedepannya fungsi pns/asn akan diganti mesin mesin dan robot robot pintar. padahal negara ini diperjuangkan dan didirikan untuk kesejahteraan bangsa manusia. wah," tulis pemilik akun dalam unggahannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali mengutarakan rencananya mengganti Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN Eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan atau artificial intelegence (AI). Kabarnya misi ini sudah mulai diwujudkan. Lalu apa alasan sebenarnya?

Rencana mengganti ASN dengan robot pertama kali disampaikan Jokowi pada November 2019. "Saya sudah perintahkan juga ke Menpan dan Rebiro, eselon III dan IV diganti dengan AI. Kalau diganti AI, birokrasi kita lebih cepat," ujarnya Kamis 28 November 2019 dikutip Media Indonesia.

Waktu itu Jokowi juga bilang penggantian tenaga manusia dengan AI akan masuk dalam konsep omnibus law. "Saya yakin itu tapi sekali lagi ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR."

Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran, salah satunya untuk memperlancar investasi. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia.

"Eselon harus disederhanakan. Eselon I sampai eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan, saat ini pemerintah sedang melaksanakan tranformasi digital dalam pelayanan yang diberikan oleh dan manajeman ASN. 

Sebenarnya, kata Satya, upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun ke belakang. "Namun seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks, plus pandemi Covid-19, maka transformasi tersebut dipercepat," ujar Satya, dilansir dar Kompas.com, Rabu (1/12/2021).

Ia menjelaskan, saat ini jumlah ASN di Indonesia terus menurun karena PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang direkrut. Namun halnya dengan transformasi penggunaan teknologi informasi (IT) dan digitalisasi pelayanan publik, maka diharapkan pelayanan publik/masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

"Jadi ke depannya formasi PNS akan tidak gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik," beber Satya.

Satya menuturkan, saat ini dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, jabatan eselon 4 dan 3 sudah dihapuskan, diganti dengan pejabat fungsional. Formasi tersebut diharapkan dapat membuat PNS bekerja lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan, serta tugas dan fungsinya. 

"Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas, dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi," katanya.

Namun, Satya menegaskan, bukan berarti seluruh PNS bakal digantikan teknologi atau robot. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi.

Konsep ini masih terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang lebih komprehensif. Sehingga, waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. "Iya (tidak semua PNS diganti teknologi/robot). (Berapa persen PNS, berapa persen teknologi) Masih dikaji," tandas Satya.

"Jadi (ASN diganti robot), tapi tidak semua. Ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik," kata Satya, Senin (29/11).

Rencana penggantian tersebut kata Satya sampai dengan saat ini terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang komprehensif.

Karenanya masa peralihan nantinya juga dibutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Kalau digitalisasi pelayanan kan kita tahu semua sudah berjalan, namun karena pandemi terjadi percepatan digitalisasi," kata Satya.

Terpisah, Toha salah satu ASN yang bertugas di sebuah badan mengaku setuju-setuju saja apabila nantinya ASN diganti dengan robot kecerdasan buatan alias artifial intelligence (AI).

Menurutnya, hal itu sebagai sebuah adaptasi di era digital saat ini. "Kalau menurut aku sih itu bagus sebagai adaptasi di era digitalisasi," ujar Toha.

Namun ia meyakini tidak semua bidang pekerjaan harus digantikan dengan robot. Ada beberapa pekerjaan yang katanya masih harus ditangani dengan sumber daya manusia. Menurut Toha, masyarakat yang butuh pelayanan di luar sana berbeda-beda.

Tentunya lanjut dia tidak semua ASN harus diganti dengan robot saat melakukan pelayanan.

"Intinya dilihat dulu yang mau pakai robot di sektor mana.

Kalau mencetak kartu mungkin pakai robot okelah, tapi untuk pelayanan masyarakat kayanya tetap harus pakai pegawai, karena kualitas masyarakat yang memerlukan pelayanan kan berbeda-beda. Tidak semua orang mengerti digitalisasi. Saya yakin robot tidak bisa menyentuh sampai sektor bawah, emangnya robot bisa kasih sambutan seperti pak lurah," kata Toha.

Lusy, salah satu ASN di sebuah kementerian di Jakarta mengaku baru mengetahui kabar mengenai rencana ASN bakal diganti dengan robot kecerdasan buatan.

“Memang iya ya, baru tahu,” kata dia.

Menurutnya hal tersebut bagus-bagus saja asalkan pergantiannya tepat di bidang pekerjaan yang memang membutuhkan teknologi digital.

Apalagi selama pandemi, teknologi digital memang sangat diperlukan sekali.

“Ya bagus-bagus saja sih, selama demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, rencana penggantian ASN dengan robot semestinya juga menjadi dorongan agar generasi milenial tidak lagi menganggap ASN sebagai pekerjaan ideal.

"Pemerintah harus mendorong bagaimana inovasi melakukan kerja produktif bagi generasi milenial. Mindset-nya harus berubah, PNS bukan lagi ladang pekerjaan menjanjikan," ujarnya.

Menurut Guspardi, pola berpikir milenial mesti lebih ke arah membangun wirausaha dengan segala inovasi agar mendapatkan penghasilan lebih besar.

"Kalau melakukan pekerjaan inovatif akan mendapatkan pendapatan. Pemerintah beri nuansa dan inovasi berwirausaha," kata dia.

Selain itu, juga pemerintah dinilainya mesti buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta memberikan proyeksi kebutuhan PNS tidak banyak lagi ke depan.

"Pemerintah buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, selain dari PNS. Pemerintah juga harus berani menyatakan jumlah PNS yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga para sarjana tidak menatap PNS sebagai ladang pekerjaan," ujarnya.

Guspardi Gaus mengatakan, tujuan kebijakan itu tentunya harus berdampak lebih besar dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

"Beri pelayanan sempurna, bukan sebaliknya memperlambat, menyusahkan masyarakat. Jika tidak, apa gunanya ganti PNS dengan digital atau robot," ujarnya.

Menurut Guspardi, tujuan digitalisasi birokrasi sebenarnya telah dilakukan di berbagai negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

"Efektif dan efisien di sisi pemerintah sebagai tugasnya berikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu secara bertahap digitalisasi merupakan keniscayaan," kata dia.

Selain itu, dia menambahkan, juga ada grand design yakni akan dilakukan revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).