Materi Lengkap SKD Integritas

Integritas secara umum dapat diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga terbentuklah kewibawaan serta kejujuran. Integritas adalah konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung suatu nilai keyakinan dan prinsip, dalam etika integritas dianggap sebagai kejujuran atau ketepatan dari tindakan seseorang.

Fungsi Integritas 

Fungsi Kognitif

Fungsi kognitif (Cognitive Function) adalah fungsi yang mencakup moral dan diri sendiri. Integritas bermanfaat untuk memelihara moral, akhlak atau karakter seseorang dan mendorong untuk memiliki pengetahuan yang luas.

Fungsi Afektif

Fungsi afektif (Affective Function) adalah fungsi yang meliputi hati nurani dan harga diri. Integritas ini dapat dijadikan pembeda antara dirinya dengan hewan, karena secara biologis manusia dan hewan sama-sama memiliki hati nurani.

Manfaat Integritas

Manfaat integritas secara fisik

Integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Keadaan ini membuat seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari.

Manfaat integritas secara intelektual

Integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang.

Manfaat integritas emosional

Integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja.

Manfaat integritas spiritual

Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah di alaminya.

Manfaat integritas sosial

Integritas mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat, misalnya membuat seseorang mau bekerjasama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakkan serta kerjasama yang baik.

Ciri-Ciri Pribadi yang Memiliki Integritas

1. Apabila berjanji selalu menepati
2. Tidak plin plan dan taat asa
3. Memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab
4. Satu kata satu perbuatan
5. Jujur dan terbuka
6. Menghargai waktu
7. Menjaga prinsip dan nilai-nilai yang telah diyakini

ETIKA PUBLIK DAN SOSIAL

Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/ buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Menurut K. Bertens, Etika adalah nilai-nila dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Etika terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu:

Etika Deskriptif

Etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati.

Etika Normatif

Etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia.

Etika Individual

Etika yang objeknya manusia sebagai individualis, berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia.

Etika Sosial

Etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain. Baik dalam lingkup terkecil, keluarga, hingga yang terbesar bernegara.

Adapun Fungsi Etika antara lain :

1. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan.
2. Untuk menunjukan suatu keterampilan intelektual yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.
3. Untuk Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme.

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik antara lain :

1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 
2. Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 
3. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik:

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, etika publik mengarahkan analisa politik sosial budaya (polsosbud) dalam  perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai- nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik.

Dimensi Modalitas

Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggung jawabkan secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Pada prinsipnya ada tiga aspek dalam akuntabilitas: 

1. - Tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah. 
2. - Memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi. 
3. - Tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi.

Dimensi Tindakan Integritas Publik 

Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup.

Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan.

Untuk memaksimalkan agar etika publik dapat dihayati dan dilaksanakan secara menyeluruh di dalam organisasi, tidak cukup hanya diberikan definisi atau rumusan-rumusan norma yang abstrak tanpa rujukan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku. Di sinilah letak pentingnya kode etik diantara aparatur sipil negara (ASN).

Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik. Kode etik biasanya merupakan hasil dari kesepakatan atau konsensus dari sebuah kelompok sosial dan pada umumnya dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi.

Kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Hal yang diperlukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu.