Usulan Formasi Guru PPPK 2021 Tidak Sampai 1 Juta, Banyak Pihak Kecewa

Pemerintah membuka rekrutmen satu juta guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Mendikbud mengatakan pembukaan seleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.

“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Mendikbud saat berdiskusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Sorong.

Akan tetapi, jumlah formasi yang diusulkan pemerintah daerah (Pemda) untuk kebutuhan guru hanya berkisaran 500 ribu.

Komisi X DPR RI Kecewa

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pun menyampaikan bahwa pihaknya kecewa atas slot yang masih tersisa setengah tersebut. “Kami sangat menyanyangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50 persen dari slot yang disediakan,” ujarnya, Rabu (24/2).

Sebelumnya, pengajuan formasi ini telah ditutup pada 31 Desember 2020 lalu. Akan tetapi, karena masih belum mencapai target 1 juta, maka pengusulan diperpanjang sampai akhir Januari 2021.

Menurut Huda, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjanarko mengatakan pihaknya tidak akan memperpanjang lagi pengajuan formasi untuk guru honorer.

Soal sosialisasi ini pun dikritik Komisi X. Pasalnya sedari awal dirinya meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mensosialisasikan pembukaan satu juta guru honorer. Namun, nyatanya banyak terjadi kebingungan dan membuat pemerintah daerah ragu untuk mengajukan formasi ke pemerintah pusat, khususnya terkait dengan mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan.

“Akhirnya banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi PPPK untuk guru honorer,” terang Huda.

Hal ini sangat merugikan guru honorer. Sebab, mereka bertahun-tahun menunggu perbaikan nasib, namun nyatanya hal itu tidak terjadi akibat masih adanya kesimpangsiuran informasi. Di sisi lain, seleksi CPNS2 2021 akan dibuka.

“Para guru honorer ini sudah lama memendam keinginan agar segera diangkat sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Saat dibuka kesempatan ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena persoalan teknis. Ini tentu sangat disayangkan,” imbuhnya.

Huda mendesak agar slot satu juta PPPK untuk guru honorer bisa terisi di tahun 2021. Menurutnya ada beberapa langkah afirmasi yang bisa dilakukan agar slot tersebut bisa terpenuhi. Pertama, pemerintah bisa mengakomodasi para guru honorer yang mempunyai lama pengabdian tertentu agar tetap bisa mengikuti seleksi PPPK.

Kedua, memberikan prioritas bagi para guru honorer dengan usia lebih dari 50 tahun untuk bisa mengikuti seleksi PPPK. Ketiga mengakomodasi para guru honorer bidang agama yang mengajar di sekolah-sekolah negeri.

“Para guru honorer bidang agama ini jumlahnya ratusan ribu. Mereka layak mendapatkan afirmasi agar bisa mengikuti seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer tahun ini juga,” tutup Huda.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) : Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB, dan BKN tidak Optimal dalam Berkoordinasi dan Meyakinkan Pemerintah Daerah

Dilain pihak, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan tidak maksimalnya usulan formasi calon guru PPPK dari daerah-daerah, mengingat alokasi rekrutmen guru yang disediakan adalah 1 juta guru pada 2021. Hingga Februari 2021, kuota guru PPPK yang diusulkan pemerintah daerah tidak memenuhi sampai 1 juta.

"Info terbaru hanya sekitar 600 ribu usulan formasi. Padahal, kita butuhnya 1 juta. Ini juga belum jaminan mereka akan lolos tes semua nantinya. Darurat kekurangan guru ASN makin di depan mata jika faktanya terus begini," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Rabu (24/2).

Satriwan menilai, Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB, dan BKN tidak optimal dalam berkoordinasi dan meyakinkan pemerintah daerah. Khususnya, kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengusulkan calon guru PPPK ke Pusat.

P2G menduga, faktor yang dominan daerah setengah hati mengusulkan calon guru PPPK adalah karena informasi yang tak utuh mengenai skema gaji atau tunjangan guru PPPK nantinya. "Berasal dari APBN, transfer pusat ke daerah atau diambil dari APBD? Itu pertanyaan yang mengganjal pemda agaknya, termasuk buruknya manajemen guru PPPK dari Pusat yang sudah lolos seleksi tahap pertama pada 2019, yang berjumlah 34.954 guru P3K, yang masih bermasalah hingga 2021 sekarang," kata dia lagi.

Selain itu, Satriwan mengatakan, para guru honorer termasuk yang sangat kecewa dengan kenyataan ini. Sebab, minimnya usulan formasi guru PPPK dari Pemda ke Pusat justru akan semakin memperkecil peluang mereka untuk ikut seleksi PPPK.

Apalagi, lanjut dia, para guru honorer senior yang berusia di atas 35 tahun. Satriwan menilai, para guru ini semakin tidak mempunyai harapan sekarang. Tidak adanya afirmasi kepada mereka dari Kemendikbud dan BKN dalam seleksi ini dinilai sangat merugikan.

Satriwan menilai, Mendikbud Nadiem Makarim belum menunjukkan itikad baik dalam mengafirmasi para guru honorer K-2 ini. Bagi P2G, tes seperti ini berpotensi diskriminatif. Sebab, para guru honorer yang banyak berusia 40 tahun bahkan 50 tahun lebih, harus diadu dengan guru-guru muda

Beberapa Pemerintah Daerah Tidak Mengusulkan Formasi Guru PPPK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan instansi terkait melakukan proses finalisasi data yang masuk. Dari data tersebut, ditemukan lima provinsi yang tidak mengajukan formasi guru PPPK.

Baca : 5 Provinsi dan 72 Kab/Kota Tidak Mengusulkan Formasi Guru PPPK, Salah Satunya NTT

 

"Yang tidak usul sama sekali, lima provinsi dan 72 kabupaten kota," ujar Pelaksana tugas Asdep Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan RB, Katmoko Ari Sambodo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR, secara virtual, Senin 18 Januari 2021.